Plus Minus UN di SMP

Kegiatan Belajar di SMP

Di dalam ruangan kelas ini, sambil mengawasi siswa mengerjakan soal-soal UN saya mencoba merenung dan berpikir keras tentang pelaksanaan UN di SMP. Tanpa terasa sudah tahun ke-16 saya menjadi pengawas UN dengan tempat mengawas yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun ini, saya mengawas di SMP Negeri 74 Jakarta Timur. Sekolah apik dan asri yang terletak bersebelahan dengan kampus B Universitas Negeri Jakarta. Di sekolah ini saya melihat budaya sekolah atau school culture yang berbeda dari sekolah dimana tempat saya mengabdikan diri. Perbedaan itu terlihat dari cara mereka berpakaian, masuk kelas, tata tertib, dan cara menyapa guru oleh siswa yang terkesan malu-malu. Di saat seperti inilah terjalin tali silahturahmi di antara guru yang berbeda sekolah.

Dari sekolah-sekolah yang berbeda-beda inilah  terlihat keragaman. Keragaman setiap sekolah yang tidak mungkin sama. Kita semua memang ditakdirkan berbeda. Begitupun sekolah. Tak ada sekolah yang memiliki budaya sekolah yang sama. Masing-masing sekolah memiliki karateristik yang berbeda pula. Di sanalah kita harus memandang bahwa keragaman harus diolah menjadi sebuah potensi unggul untuk senantiasa berprestasi. Memotivasi sekolah agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan dari keragaman dan keunikan siswa.

Ujian nasional saat ini tak mengajarkan keragaman itu. UN membuat sekolah terpola untuk seragam. Keseragaman yang dibuat oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) mengakibatkan hilangnya keragaman dan keunikan siswa. UN memang alat evaluasi efektif saat ini. Tapi UN telah mengambil kemerdekaan siswa dengan ditetapkannya UN sebagai penentu kelulusan. UN hanya menilai anak secara kognitif (pengetahuan). Tapi afektif (sikap) dan psikomotor siswa tak ternilai. Harusnya UN berpihak kepada ketiga ranah tadi. Bukan hanya kognitif saja, tetapi nilai-nilai evaluasi selama tiga tahun siswa bersekolah tidak terperhatikan lagi. UN berubah menjadi menakutkan dan menyakitkan. Menakutkan siswa karena takut tidak lulus dan menyakitkan hati para guru karena wewenangnya dirampas oleh kebijakan pemerintah yang salah.

Memang aneh dunia pendidikan kita. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) mengajak para guru untuk kreatif dan inovatif dalam membuat keragaman proses pembelajaran. Tetapi mengapa sistem evaluasi masih menganut sistem keseragaman? Guru diminta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan dengan potensi sekolah masing-masing. Melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif sesuai dengan perencanaan yang matang dan tindakan yang menantang. Sayangnya, sistem evaluasi dari pembelajaran itu dipasung oleh ujian yang bernama UN.

UN telah mengambil alih sistem penilaian yang dilakukan oleh guru di sekolah. Ada dampak positif dan negatif dari kebijakan ini. Dampak positif dari kebijakan ini adalah siswa menjadi termotivasi untuk menghasilkan prestasi tinggi. Berusaha keras agar mendapatkan nilai 100 dalam UN. Tetapi dampak negatif dari UN adalah sekolah terlalu memacu siswa dengan pendalaman materi UN yang over dosis yang diselingi dengan try out-try out sehingga membuat siswa menjadi stres. UN menjadi menegangkan dan bukan menyenangkan. Apalagi UN menjadi syarat mutlak kelulusan siswa.

Sebaiknya UN tak menentukan kelulusan siswa lagi. Telah terlalu banyak korban UN ditayangkan di berbagai media termasuk televisi. Tapi pemerintah tetap tak perduli dan tancap gigi seolah tuli. Banyak tokoh dan pakar pendidikan bernyanyi dan menggugat UN agar dievaluasi. Mengharap akan adanya evaluasi UN yang lebih baik, lebih cantik, lebih indah, dan berpihak pada siswa. Sehingga penilaian siswa menjadi holistik dan sistemik.

Plus minus UN harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini depdiknas dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan biarkan anak-anak kita mencapai prestasi tinggi tapi minim budi pekerti. Lihatlah para koruptor negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Sekolah pun cukup tinggi pula. Bahkan ada yang sudah menjadi profesor. Tapi apa yang terjadi, karena minimnya budi pekerti, uang rakyat masuk rekening pribadi.

Materi UN harus mampu mengintegrasikan IMTAK dan budi pekerti yang luhur sehingga menghasilkan siswa yang ber-akhlaqul karimah, akhlaq yang baik. Mampu mengajarkan kepada siswa di republik yang kita cintai ini untuk menggali khasanah ilmu pengetahuan baru. Anak tidak hanya dididik untuk menjawab soal-soal pilihan ganda (multiple Choise), tetapi memiliki kemampuan menganalisis dan mengembangkan kreativitasnya secara luas.

UN memang melahirkan anak pintar dan cerdas. Tapi UN juga melahirkan anak yang minim kreativitas karena potensi yang dimilikinya telah habis dimakan oleh pendalaman materi UN yang over dosis demi prestise suatu sekolah. Tanpa disadari, guru-guru telah berubah menjadi pemburu dan bukan pendidik. Pemburu nilai-nilai UN agar sekolahnya masuk peringkat papan atas di mata masyarakat.

UN memang menuai pro dan kontra. Namun semua pihak memiliki tujuan yang sama. Sama-sama ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sudah selayaknya kita bersatu duduk satu meja dan mencari solusi yang terbaik. Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan menghargai perbedaan dan keberagaman. Dari sabang sampai merauke terlihat keragaman budaya, suku, dan agama. Di sanalah terlihat potensi daerah yang memerlukan kreativitas tinggi untuk mengolahnya. Diperlukan SDM yang handal dan profesional di bidangnya agar kekayaan alam yang banyak ini dapat dikelola oleh anak negeri sendiri dan bukan dibawa lari oleh orang-orang luar negeri.

Namun, kalau sistem evaluasi masih seperti ini, mengandalkan pilihan ganda dan tak melihat bentuk-bentuk soal evaluasi lainnya seperti sebab akibat, benar-salah, menjodohkan dan mengungkapkan pemikiran siswa melalui soal Essay yang membuatnya menjadi kreatif dalam menulis dan bukan hanya membaca saja. Menulis dan membaca adalah satu kesatuan utuh yang harus menyatu dalam diri siswa agar terlatih dalam melakukan proses berpikir. Menulis dan membaca adalah dua hal yang harus dikuasai siswa dalam memiliki kemampuan berbahasa.

Saya membaca Koran Kompas pagi ini. Selasa 28 April 2009. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Mungin Eddy Wibowo mengatakan, kelulusan siswa tidak hanya ditentukan hasil UN, tetapi siswa juga harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran, lulus ujian sekolah, serta mencapai nilai minimal untuk pelajaran lain yang tidak diujikan secara nasional. ”Guru dan sekolah tetap berwenang untuk menentukan kelulusan siswa,” kata Mungin. Alhamdulillah Ketua BSNP telah mengeluarkan pernyataan itu.

Akhirnya, bila UN tidak dikelola dengan baik, maka UN akan melahirkan siswa cerdas minim budi pekerti dan siswa berbudi pekerti luhur tapi tak bisa lulus UN karena nilainya yang minim dan tak sesuai dengan standart nilai minimal.  Semoga saja hal tersebut tak terjadi dalam dunia pendidikan kita. UN harus melahirkan siswa cerdas dengan budi pekerti yang baik sehingga dapat mengamalkan ilmunya untuk kemajuan bangsa dan negara.