KURIKULUM 2013 DAN ORDE BARU
Oleh: Nusa Putra
Ada kesamaan Kurikulum 2013 dan orde baru. Orde baru beranjak dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi nyata rakyat Indonesia di bawah rezim orde lama. Selama orde lama perseteruan ideologis sangat tajam. Sebagian rakyat terlibat dan menjadi korban. Pemimpin nasional, terutama presiden terus mengumandangkan revolusi, dan kesejahteraan rakyat terabaikan. Sementara itu ancaman komunis semakin nyata. Gesekan pertarungan sungguh melibatkan rakyat kecil. Culik menculik, bunuh membunuh menjadi biasa-biasa saja.
Orde baru tampil. Tentu pada saat itu dianggap sebagai pahlawan. Pada awal kemunculannya, untuk mendapatkan legitimasi yang luas, orde baru melibatkan banyak tokoh terbaik bangsa ini dari semua golongan kecuali komunis. Eforia luar biasa bahwa rakyat mendapatkan kebebasan, perseteruan ideologi diakhiri, negara akan membangun orde baru, suatu tatanan yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat secara demokratis, tatakelola politik ekonomi yang moderen dan rasional, serta stabilitas yang terjamin. Orde baru sungguh muncul sebagai antitesis orde lama yang telah membawa Indonesia dalam pertarungan politik dan ideologi yang dahsyat. Orde baru juga menjanjikan bahwa Indonesia akan menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan seperti orde lama.
Bila kita telaah berbagai pemberitaan media massa pada waktu itu sangat jelas terlihat dukungan dan pujian pada Suharto sebagai panglima besar orde baru. Berbagai pujian dan harapan diungkapkan. Bersamaan dengan itu seluruh kejelekan dan kebobrokan rezim sebelumnya diungkap tuntas. Seakan Soekarno dan rezimnya sama sekali tak punya jasa dan kebaikan. Bacalah Catatan Subversif Mochtar Lubis dan buku-buku sejenis, penghujatan terhadap orde lama merupakan ritual yang berkembang di mana-mana dan oleh siapa saja.
Kita semua tahu, setelah mendapatkan legitimasi, Suharto dengan cepat dan tegas menunjukkan siapa dia dan rezimnya. 10 Oktober 1965 Kopkamtib, institusi militer di bawah kendali presiden didirikan. Institusi yang tak bisa dikontrol dan bisa melakukan apa saja. Sementara itu semua maksud baik orde baru untuk memperbaiki keadaan melalui pembangunan dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Penyusunan keduanya melibatkan para punggawa dan begawan, orang-orang terbaik dari perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka dari berbagai latar belakang dan golongan. Setelah naskah itu selesai, Suharto bersama seluruh rezimnyalah yang menentukan pengejawantahannya.
Sejarah mencatat bagaimana orde baru itu berjalan. Sebuah rezim otoriter yang antikritik dan suka membungkam orang kritis bahkan dengan cara menculik dan membunuh. Jangan lupa saat Majalah Tempo mengedepankan cerita lain tentang pembelian kapal perang eks Jerman Timur, orde baru langsung membredeilnya. Pada kala Suharto mendapat penghargaan internasional terkait dengan keberhasilan Keluarga Berencana (KB), sebuah majalah mingguan pecahan Tempo yaitu Editor bercerita tentang keikutsertaan tentara untuk memaksa penduduk berKB, langsung saja dihabisi. Inilah kisah orde baru. Bacalah GBHN, REPELITA, dan pidato Suharto, semua isinya tentang maksud baik bagi Indonesia yang sejahtera, maju, dan moderen. Kita semua tahu apa jadinya. Bagaimana kesudahannya.
Agaknya ada kesamaan kisah antara orde baru dan Kurikulum 2013. Para pelopor Kurikulum 2013 mulai dengan mengedepankan data betapa terpuruknya prestasi anak-anak kita dibandingkan negara tetangga. Pastilah data itu tidak terbantahkan, karena memang demikian adanya.
Namun, data itu tidaklah memadai bila dijadikan alasan perubahan kurikulum. Cobalah lihat sejarah keterpurukan siswa kita. Itu sudah terjadi sejak lama. Kurikulum sudah berubah berkali-kali, tetapi tetap saja terpuruk. Itu artinya perubahan kurikulum terbukti secara empiris tidak dapat memperbaiki peringkat anak-anak kita.
Kita dapat memahami keprihatinan teman-teman di Kemdikbud, juga mendukung maksud baik mereka untuk melahirkan generasi emas. Tetapi dalam pendidikan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan maksud baik. Pendidikan berurusan dengan manusia dan perubahannya. Cara-cara instan dan pendekatan yang kental ciri kuasanya tak akan pernah berhasil.
Bahkan orde baru yang otoriter tampaknya memiliki mekanisme perubahan kurikulum yang lebih baik. Sebelum Kurikulum 2013, semua perubahan kurikulum sebelumnya tidak ada yang dilakukan secara mendadak dan instan. Ada penelitian dan kajian yang melibatkan banyak pihak termasuk perguruan tinggi. Para pemangku kepentingan yaitu guru, kepala sekolah, pengawas dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapnya. Sejak awal sampai ujicoba. Hasil ujicoba dibawa kembali sampai ke Papua untuk mendapat masukan dari para pelaksana yaitu guru dan kepala sekolah. Dilakukan upaya sosialisasi dan persiapan yang matang, baru kemudian kurikulum itu diumumkan dan dilaksanakan.
Kurikulum 2013 rasanya tidak begitu prosesnya. Sebagai peneliti di Balitbang Kemdikbud dan kenal dekat dengan para pejabat yang mengurusi kurikulum dan perbukuan, saya tahu persis proses perumusan dan perubahan kurikulum saat ini didasarkan pada paradigma rezim, bukan paradigma bangsa.
Bila menggunakan paradigma bangsa, rezim yang sekarang tidak usah memaksakan Kurikulum ini dilaksanakan sekarang. Mereka bisa mulai dengan penelitian mendalam terhadap kurikulum yang sedang berjalan agar dengan tepat, rinci dan mendalam mengetahui kelemahan-kelemahan yang mendasar. Kemudian melanjutkan dengan perumusan berbagai kerangka acuan utama, dan membuat kerangka perubahan. Artinya apa dasar atau argumentasi rasional dan dasar-dasar empiris bagi perubahan, apa tujuan-tujuan baru yang hendak dicapai, apa saja yang mesti diubah.
Ada pekerjaan yang bertahap berkelanjutan untuk menghasilkan perubahan kurikulum dan meyiapkan guru yang akan melaksanakan serta perangkat-perangkat penunjangnya. Tidak perlu menargetkan harus selesai saat rezim ini berakhir pada 2014. Artinya usaha untuk memperbaiki bangsa tidak usah dikaitkan dengan berakhirnya masa jabatan presiden.
Sangat disayangkan, karena pendekatannya adalah pendekatan rezim, harus sudah berjalan saat rezim ini berakhir maka dilakukan cara menerabas. Koentjaraningrat, budayawan dan ahli kebudayaan kita sejak lama mengingatkan bahwa negara bangsa ini rusak karena terlalu sering menggunakan cara-cara menerabas.
Pendekatan rezim itu makin kentara saat Mendikbud mengutarakan akan lebih dulu mengusahakan legitimasi bagi Kurikulum 2013. Bukan upaya-upaya yang memastikan bahwa kurikulum ini siap dilaksanakan oleh para guru yang kebanyakan belum faham.
Mungkin mereka lupa, sekarang ini UUD 45 saja bisa diamandemen, Tap MPR bisa dibatalkan, UU pendidikan tinggi dan kebijakan RSBI juga bisa dibatalkan, apalagi kebijakan tentang Kurikulum 2013. Hari ini 9 April 2014 bisa ikut menentukan nasib kurikulum ke depan. Belum tentu pemenang pemilu berkenan meneruskannya.
Pendekatan rezim yang mirip orde baru juga tampak dalam pelibatan para punggawa yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang berkaliber. Sebenarnya pada masa lalu setiap petubahan kurikulum juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Namun, keterlibatan mereka bukan untuk konsumsi publik apalagi menjadi bintang iklan tentang kurikulum. Dulu kurikulum juga tidak pernah diiklankan. Sebab iklan itu kan cuma pencitraan.
Secara pribadi saya sangat menghargai pelibatan para punggawa tersebut dalam proses perubahan kurikulum itu. Apalagi mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, komitmen dan integritas. Beberapa saya kenal secara pribadi. Romo Franz Magnis Suseno itu pembimbing skripsi S1 saya di STF Driyarkara. Saya juga sering berdiskusi dengan Goenawam Mohammad di Teater Utan Kayu. Jadi, saya sama sekali sangat senang dan menghargai keikutsertaan mereka. Pastilah keterlibatan mereka membuat rumusan kurikulum itu menjadi lebih bernas dan bermutu.
Namun, ada yang membuat saya jadi teringat model orde baru dengan pelibatan para tokoh ini. Orde baru juga begitu sewaktu merumuskan GBHN dan REPELITA. Tetapi setelah dirumuskan, hanya orde baru yang melaksanakannya. Tak ada lagi kesempatan bagi pihak lain, bahkan untuk memberi masukan.
Saya percaya sewaktu diskusi dilakukan dengan para punggawa itu pastilah suasananya sangat terbuka dan dialogis. Tetapi apakah kondisi yang sama terjadi menghadapi keberatan masyarakat terutama para guru. Periksalah pemberitaan media massa terkat dengan kurikulum dan perhatikan dengan seksama komentar menteri dan pejabat Kemdikbud lain terpaut dengan masukan, keberatan dan kritik, amat sangat mengerikan. Gayanya lebih demagog daripada pedagog. Begitupun para pendakwah Kurikulum 2013 saat sosialisasi dengan para guru. Pendekatannya mirip sambung rasa, klompencapir dan safari Ramadhan orde baru. Inilah konsekuensi dari paradigma rezim.
Akan sangat berbeda bila menggunakan paradigma bangsa. Para pelopor Kurikulum 2013 tidak usah memaksakan diri harus sekarang dilaksanakan dalam ketergesa-gesaan. Rakyat pun tahu mereka telah memulai usaha untuk memperbaiki bangsa ini. Tuhan pun telah mencatatnya. Biarkan pelanjut mereka yang meneruskan untuk memperbaiki dan menyempurnakan hingga memang layak untuk diimplementasikan.
Nasi memang sudah jadi bubur. Periksalah banyak anomali yang terjadi. Buku sudah dikerjakan sedangkan kurikulum belum diselesaikan. Banyak yang kebolak balik. Namun, nasi belum jadi kotoran. Legowolah untuk tidak memaksakan. Mari kita buka lagi dialog bahkan dengan mereka yang menolak kurikulum ini agar kita mendapatkan yang terbaik bagi bangsa. Ingatlah, membuat tape saja gak bisa buru-buru dan instan, apalagi merubah manusia.
ANAK-ANAK BANGSA HARUS MENDAPATKAN YANG TERBAIK, HASIL KARYA TERBAIK YANG TIDAK BERSIFAT INSTAN.
Nusa Putra
