Posted on: May 14, 2013 Posted by: Wijaya Kusumah Comments: 2

Ujian Nasional Masihkah Harus Dipertahankan?

Upacara Bendera di SMP Labschool Jakarta, Senin 24 September 2012
Upacara Bendera di SMP Labschool Jakarta, Senin 24 September 2012
Ujian Nasional Masihkah Harus Dipertahankan?

Baru saja mendikbud mengumumkan hasil investigasi ujian nasional (un) hari ini, senin 13 mei 2013 di kantor kemendikbud senayan. Kabalitband dipastikan mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban amburadulnya un tahun 2013.

Kita sebenarnya sudah harus mengambil pelajaran berharga bahwa un sebaiknya dihapuskan saja. Sebab dalam pelaksanaannya hanya menghamburkan uang negara yang sangat besar. Pemerintah harus mencari solusi lain pengganti un yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Sudah terbukti selama lebih dari 10 tahun penyelenggaraan un mutu pendidikan kita semakin merosot. Ada yang salah dalam prosesnya dan mari kita evaluasi bersama.

Tak perlu saling menyalahkan, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik buat peningkatan mutu pendidikan di bumi ibu pertiwi. Mereka yang pro dan kontra dengan un harus mencari formula yang tepat agar pelaksanaan kelulusan siswa di setiap jenjang berjalan dengan damai. Tak ada lagi peserta didik yang dirugikan.

Dari mulai persiapan pelaksanaan un saja sudah mengundang masalah. Selama semester kedua anak-anak hanya dijejali pelajaran primadona. Seolah-olah hanya pelajaran yang di-un-kan yang membuat mereka pintar dan sukses di masyarakat. Pendalaman materi dan try out terjadi hampir di setiap sekolah agar dapat mendongkrat nilai un. Kita hanya bisa mengusap dada saja.

Pendidikan tak terasa lagi menyenangkan. Putra putri kita hanya dijejali latihan soal-soal menghadapi un. Sekolah tak lebih dari bimbingan belajar yang hanya mengejar nilai dan bukan lagi karakter. Anak-anak tak lagi dilatih kreativitas dan imajinasinya.

Lihatlah anak-anak kita pasca un. Apakah dia masih bersikap baik kepada guru dan orang disekitarnya? Bila yang terjadi kebrutalan dan kriminalisasi, itu artinya sekolah telah gagal dalam melaksanakan pendidikan.

Berbagai kasus yang ditayangkan di televisi dan media cetak seharusnya membuat kita menjadi lebih arif dan bijaksana agar peserta didik kita menjadi anak yang semakin takwa. Bukan justru sebaliknya, ketakwaan hanya menjadi hiasan di bibir karena pendidikan hanya sebatas nilai un saja.

Oleh sebab itu, sangatlah keliru bila kelulusan un diambil alih oleh pemerintah. Adanya guru yang membocorkan soal un adalah salah satu contoh dari kebijakan un yang salah. Pada akhirnya, sekolah hanya mengejar nilai dan tak lagi pendidikan karakter. Tujuan pendidikan yang mulia menjadi tak tergapai.

Sudah saatnya un dihapuskan dan diganti dengan alat evaluasi lain yang berkeadilan. Adil bagi guru, murid, dan sekolah penyelenggara. Sebaiknya pemerintah lebih fokus kepada pelatihan guru dan latihlah para guru untuk memperbaiki cara mengajarnya dan memberikan evaluasi yang terbaik buat peserta didiknya.

Sebagai seorang pendidik dan juga sebagai orang tua murid saya merasakan benar apa yang dirasakan oleh peserta didik kita. Un tidak lagi menyenangkan siswa. Un hanya menyenangkan pemerintah yang merasa yakin bahwa un adalah alat evaluasi terbaik. Kenyataan membuktikan un bukanlah alat evaluasi terbaik buat bangsa ini. Fakta dan data telah membuktikan akan hal itu. Anda bisa membacanya dari laporan berbagai media, para praktisi pendidikan, dan juga para pakar pendidikan.

Usul konkrit saya adalah un sebaiknya dihapuskan dan diganti menjadi ujian sekolah yang kredibel. Berikan otonomi khusus kepada sekolah dan percayakan penyelenggaraan pendidikan kepada dewan guru. Masalah standarisasi kelulusan pemerintah bisa melakukan pemetaan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Peran dan fungsi pengawas sekolah harus lebih diberdayakan. Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di setiap daerah harus dihidupkan sehingga mereka bisa saling bersinergi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Un yang dilakukan pemerintah saat ini pada kenyataannya hanya menghabiskan dana saja. Efek dari un belum terasa untuk kemajuan pendidikan kita. Jangan biarkan uang negara terkuras hanya karena ego kekuasaan. Kembalikan kepercayaan kepada guru dan tingkatkan terus guru-guru kita untuk menjadi guru yang berkualitas dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadikan mereka menjadi guru tangguh berhati cahaya.

guru-ngajar

Salam bloger persahabatan
Omjay
https://wijayalabs.com/

Categories:

2 People reacted on this

  1. http://budisansblog.blogspot.com/2013/05/ujian-nasional-untuk-apa.html

    Ujian Nasional untuk Apa?
    Chan Basaruddin ; Guru Besar Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
    KOMPAS, 08 Mei 2013

    Dalam tulisan berjudul ”Ujian Nasional” (Kompas, 2/5), Jusuf Kalla menyampaikan beberapa argumentasi yang melatarbelakangi dan tujuan Ujian Nasional.
    Sebagai penggagas UN, Pak JK tentu saja sangat menguasai filosofi dan konsepsi UN sehingga sampai pada kesimpulan bahwa karut-marut UN 2013 hanya masalah teknis belaka dan dapat dengan mudah diperbaiki. Saya ingin menanggapi tulisan tersebut dalam tiga hal.
    Pertama, tentang tujuan UN yang diadakan untuk mengukur standar mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun secara konsepsi dan logika sederhana UN dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur mutu pendidikan, baik dengan cara membandingkannya dengan masa lalu maupun negara lain, UN bukanlah satu-satunya ukuran.
    Secara berkala, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengukur mutu pendidikan di suatu negara melalui Programme for International Students Assessment (PISA) yang mengukur tiga kemampuan pokok, yaitu membaca, matematika, dan sains. Bagaimana posisi Indonesia?
    Hasil PISA dalam empat tes terakhir (2000, 2003, 2004, dan 2009) secara konsisten menunjukkan, mutu pendidikan di Indonesia jauh di bawah rata-rata OECD. Bahkan, hasil tes tahun 2009 menunjukkan, Indonesia berada di bawah Kamboja.
    Pengukuran lain adalah Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) yang dilakukan oleh International Study Center-Boston College USA. Sama dengan PISA, TIMSS dan PIRLS juga menguji kemampuan membaca, matematika, dan sains. Hasil uji tahun 2011 menunjukkan, Indonesia jauh di bawah rata-rata dunia.
    Rata-rata nilai untuk siswa Indonesia (dan rata-rata dunia) untuk membaca, matematika, dan sains berturut-turut adalah: 33 (55), 24 (41), dan 28 (42). Lagi-lagi Indonesia berada di bawah Kamboja dan Palestina. Apakah hasil ini tidak cukup sebagai tolok ukur pemerintah?
    Penyimpangan tujuan
    Kedua, disampaikan bahwa sejak dimulainya UN tahun 2002 hingga saat ini sudah terjadi peningkatan mutu, dilihat dari peningkatan batas kelulusan (passing grade) dari tahun ke tahun. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah apakah hasil UN tersebut sudah cukup tepercaya?
    Di samping santernya informasi tentang kebocoran dan perjokian, sudah menjadi rahasia umum tingkat kelulusan UN dijadikan salah satu indikator kinerja pimpinan daerah. Gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas, kepala sekolah, hingga guru akan berusaha sekuat tenaga agar hasil UN di wilayahnya terlihat tinggi. Hal ini memicu terjadinya penyimpangan tujuan, yang berimplikasi pada praktik penyelenggaraan UN yang manipulatif.
    Alih-alih meningkatkan mutu pendidikan, segenap pihak yang terkait dengan ”kesuksesan” UN menghalalkan semua cara untuk mendongkrak nilai UN. Dengan demikian, UN bukan lagi ujian bagi siswa, melainkan berubah menjadi tujuan politik, terutama bagi para pejabat daerah, kepala sekolah, dan perwakilan birokrasi pendidikan di daerah.
    Ketiga, jika hasil UN dijadikan sebagai instrumen kebijakan untuk pembangunan sektor pendidikan, apakah sudah ada bukti bahwa sekolah yang memiliki rata-rata nilai lebih rendah dari sekolah lain akan mendapat tambahan sumber daya dari pemerintah?
    Intervensi dan bantuan pemerintah seperti apa yang diagendakan untuk mendorong peningkatan mutu sekolah yang dipandang tertinggal?
    Sudah 10 tahun UN berjalan, tetapi tetap saja profil mutu sekolah tidak mengalami perubahan. Sekolah yang terbelakang tetap terbelakang dan sekolah yang bagus tetap bertahan sebagai sekolah bagus.
    Data hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tahun 2000 sampai 2008 menunjukkan bahwa tidak ada perubahan profil sebaran asal sekolah calon-calon mahasiswa yang lolos di ujian SPMB tersebut.
    Bagaimana sekolah merespons UN? Materi kurikulum yang seharusnya diajarkan dalam waktu tiga tahun ternyata dipadatkan menjadi dua tahun tiga bulan. Praktis, sembilan bulan terakhir semua kegiatan di sekolah hanya dialokasikan untuk mempersiapkan UN. Bahkan, ada sekolah yang hanya mempersiapkan siswanya untuk menghadapi UN.
    Sekolah disulap menjadi tempat bimbingan belajar (cram school), yang tidak lagi mengedukasi/mendidik siswa dan mengajarkan pengetahuan, melainkan hanya mengindoktrinasi siswa dengan berbagai tricks dan tips tentang bagaimana menyiasati soal ujian. Apakah ini yang kita sebut pendidikan?
    Persoalan yang sangat gamblang di depan mata kita adalah disparitas sumber daya pembelajaran, baik menyangkut mutu dan ketersediaan guru maupun sarana dan prasarana pendidikan yang terasa sangat kentara antara perkotaan dan pedesaan, antara barat dan timur, dan seterusnya.
    Harapan kita semua adalah pemerintah lebih serius dan sistematis dalam membangun sektor pendidikan. Semoga! ●

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.